<p>Langkah pembatasan fitur media sosial selama 5 hari demi mencegah sebaran hoaks yang mengancam keamanan dan ketertiban saat kericuhan 21 – 22 Mei lalu dikritisi sejumlah pihak sebagai bentuk pengekangan kebebasan warga negara.</p> <br /> <br /><p>Menyikapi situasi dan polemik ini Kemkominfo pun berencana mengeluarkan peraturan baru termasuk merevisi peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PP PSTE.</p> <br /> <br /><p>Kita bahas polemik pembatasan fitur media sosial ini dan bagaimana rencana pemerintah selanjutnya bersama narasumber di studio Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo, Semuel A Pangerapan.</p> <br /> <br /><p>#PembatasanAksesMediaSosial #Aksi22Mei #Kemkominfo</p> <br />
